RADARTASIKMALAYA.TV— Pemerintah menyepakati sejumlah kebijakan baru terkait status kepegawaian dan pengembangan karier Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan tersebut mencakup peluang bagi PPPK paruh waktu untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu serta kesempatan bagi guru PPPK penuh waktu mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah telah mencapai kesepahaman mengenai peningkatan status PPPK paruh waktu.
Pemerintah membuka peluang bagi kelompok tersebut untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Kebijakan itu menjadi salah satu hasil pembahasan pemerintah mengenai penataan aparatur sipil negara (ASN), termasuk pengembangan karier bagi tenaga yang telah berstatus PPPK.
“Alhamdulillah hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” kata Prasetyo, Selasa, 18 Agustus 2026 dikutip dari disway.id.
PPPK Paruh Waktu Berpeluang Menjadi Penuh Waktu pada 2027
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa proses pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu direncanakan mulai dilakukan pada 2027.
“Untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027,” kata Rini.
Dengan kebijakan tersebut, status PPPK paruh waktu akan memiliki jalur pengembangan menuju skema kerja penuh waktu.
Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan serta mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian yang lebih jelas bagi PPPK paruh waktu terkait keberlanjutan karier dan status kepegawaian mereka di lingkungan pemerintahan.
Guru PPPK Diberi Kesempatan Ikut Seleksi PNS
Selain penataan PPPK paruh waktu, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pengembangan karier guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu.
Guru PPPK penuh waktu nantinya akan diberikan kesempatan untuk mengikuti proses seleksi menjadi PNS.
Pemerintah memperkirakan pendaftaran seleksi tersebut mulai dibuka pada awal 2027.
Kebijakan ini memberikan peluang bagi guru PPPK untuk melanjutkan jenjang karier melalui mekanisme seleksi PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Status Kepegawaian PPPK Akan Dialihkan Menjadi Pegawai Pemerintah Pusat
Pemerintah juga menyepakati perubahan status kepegawaian bagi PPPK dalam kebijakan penataan ASN tersebut.
Ke depan, status kepegawaian PPPK akan diarahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
Perubahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan penataan terhadap status dan pengelolaan aparatur, termasuk memastikan kebutuhan tenaga pemerintahan dapat disesuaikan dengan perencanaan nasional.
Pemerintah Proyeksikan Kebutuhan Guru Nasional 2026
Di sisi lain, pemerintah juga akan membuka proyeksi kebutuhan guru secara nasional untuk 2026.
Kebutuhan tersebut tidak hanya mencakup tenaga pendidik untuk sekolah umum, tetapi juga diarahkan untuk mendukung sejumlah program pendidikan prioritas pemerintah.
Proyeksi kebutuhan guru tersebut antara lain mencakup tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat, sekolah terintegrasi, serta Sekolah Garuda.
Dengan rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menata kebutuhan tenaga pendidik sekaligus membuka ruang pengembangan karier bagi guru dan PPPK.
Agenda penataan ini diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur serta memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan di berbagai program pemerintah.
